Bea Meterai merupakan pajak atas dokumen yang memiliki nilai pembuktian hukum atau perikatan. Dalam kerangka peraturan perundang-undangan, dua aturan utama mengatur ketentuan mengenai Bea Meterai secara rinci: Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai (UU 10/2020) dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78 Tahun 2024 (PMK 78/2024). Kedua regulasi ini menjabarkan jenis dokumen yang dikenai Bea Meterai, dasar pengenaan, serta pengecualian yang berlaku.

I. Dua Jenis Dokumen yang Dikenakan Bea Meterai

Pasal 3 ayat (1) UU 10/2020 menyebutkan bahwa: 

“Bea Meterai dikenakan atas: 
a. Dokumen yang dibuat sebagai alat untuk menerangkan mengenai suatu kejadian yang bersifat perdata; dan
b. Dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan.”

1. Dokumen yang Bersifat Perdata

Menurut Pasal 3 ayat (2) UU 10/2020 dan Pasal 3 ayat (2) PMK 78/2024, dokumen yang bersifat perdata meliputi:

• Surat Perjanjian, Keterangan, Pernyataan, dan Sejenisnya
  Termasuk di dalamnya adalah surat kuasa, surat hibah, surat wasiat, dan surat-surat lainnya yang sejenis. Yang menarik adalah bahwa rangkap dari surat tersebut juga dikenai Bea Meterai masing-masing.
• Akta Notaris dan Akta PPAT
  Termasuk salinan, kutipan, dan grosse-nya. Hal ini ditegaskan dalam penjelasan Pasal 3 ayat (2) huruf b dan c UU 10/2020.
• Surat Berharga dan Transaksi Surat Berharga
  Bea Meterai dikenakan atas surat berharga seperti saham, obligasi, cek, wesel, sukuk, hingga option. Tak hanya itu, dokumen yang berkaitan dengan transaksi surat berharga (termasuk trade confirmation) dan kontrak berjangka juga termasuk objek Bea Meterai.
• Dokumen Lelang
  Semua bentuk risalah lelang seperti kutipan, minuta, dan grosse dikenai Bea Meterai.
• Dokumen yang Menyatakan Penerimaan atau Pelunasan Uang di Atas Rp5 Juta
  Ini termasuk kuitansi penerimaan uang atau dokumen yang menyatakan pelunasan utang sebagian/seluruhnya.
  Contoh: kwitansi pembayaran sebesar Rp6.000.000 untuk pelunasan pinjaman, terutang Bea Meterai.
• Dokumen Lain yang Ditentukan dalam Peraturan Pemerintah
  Kategori ini bersifat terbuka mengikuti perkembangan regulasi.
  Dari segi substansi, dokumen ini dikenakan Bea Meterai karena dianggap memiliki konsekuensi hukum atau bisa digunakan untuk membuktikan suatu hak atau kewajiban dalam hubungan perdata.

2. Dokumen Sebagai Alat Bukti di Pengadilan

Pasal 3 ayat (1) huruf b UU 10/2020 mengatur pula pengenaan Bea Meterai atas dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan, meskipun pada saat awal dibuat dokumen tersebut bukan objek Bea Meterai.

Penjelasan Pasal menyebutkan bahwa:

“Dokumen tersebut terlebih dahulu harus dilakukan Pemeteraian Kemudian pada saat akan dijadikan sebagai alat bukti di pengadilan.”

Dengan kata lain, fungsi dokumen dapat berubah dan memicu kewajiban Bea Meterai karena pergeseran tujuannya—dari non-hukum menjadi alat pembuktian formil di ranah peradilan.

II. Pengecualian: Dokumen yang Tidak Dikenakan Bea Meterai

Meskipun berbagai dokumen masuk dalam cakupan objek Bea Meterai, PMK 78/2024 di Pasal 3 ayat (3) memberikan daftar pengecualian, yaitu dokumen yang secara eksplisit tidak dikenakan Bea Meterai meskipun tampaknya serupa dengan dokumen perdata.

Berikut beberapa dokumen yang dikecualikan:

• Dokumen Terkait Lalu Lintas Orang dan Barang
  Termasuk surat penyimpanan barang, konosemen, surat angkutan penumpang, bukti pengiriman, dan sejenisnya.
• Ijazah
  Semua bentuk ijazah bebas dari Bea Meterai sebagai bentuk penghormatan terhadap hak pendidikan.
• Tanda Terima Pembayaran Gaji, Pensiun, Tunjangan, dan Pembayaran Lain Terkait Hubungan Kerja
• Tanda Terima Penerimaan Uang Negara
  Seperti setoran ke kas negara, pemerintah daerah, bank, atau lembaga resmi lainnya.
• Kuitansi Pajak dan Penerimaan Negara Lainnya
• Tanda Terima Internal Organisasi
  Misalnya kuitansi antar departemen dalam satu perusahaan.
• Dokumen Simpanan atau Pengeluaran Surat Berharga oleh Lembaga Penyimpan
  Termasuk bank, koperasi, dan kustodian.
• Surat Gadai
• Tanda Pembagian Keuntungan dari Surat Berharga
  Termasuk dividen dan kupon obligasi.
• Dokumen Bank Indonesia Terkait Kebijakan Moneter
  Sebagai bentuk dukungan terhadap fungsi makroekonomi BI.

Kesimpulan

Ketentuan Bea Meterai dalam UU No. 10 Tahun 2020 dan PMK No. 78 Tahun 2024 mencerminkan peran strategis Bea Meterai sebagai instrumen fiskal sekaligus sarana penertiban administrasi hukum. Bea Meterai dikenakan tidak hanya atas dokumen yang memuat perikatan perdata, tetapi juga atas dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan.

Secara praktis, para pelaku usaha, pejabat publik, maupun masyarakat umum perlu mencermati beberapa aspek krusial, yaitu:

1. Identifikasi Jenis dan Fungsi Dokumen Sejak Awal
   Penting untuk memastikan apakah suatu dokumen termasuk kategori dokumen perdata (misalnya perjanjian, pernyataan, akta, kuitansi, atau dokumen transaksi) atau akan berpotensi digunakan sebagai alat bukti di pengadilan.
   → Dokumen yang awalnya bersifat administratif bisa berubah fungsinya saat diajukan sebagai bukti hukum, sehingga wajib dikenai Bea Meterai melalui mekanisme Pemeteraian Kemudian.
2. Perhatikan Nilai Nominal dalam Dokumen
   Dokumen yang menyatakan nilai uang lebih dari Rp5.000.000 terkait penerimaan uang atau pelunasan utang, merupakan objek wajib Bea Meterai, tanpa memandang bentuk atau nama dokumen tersebut.
3. Cek Apakah Dokumen Termasuk dalam Daftar Pengecualian
   Tidak semua dokumen perlu ditempeli Bea Meterai. Misalnya, ijazah, tanda terima gaji/pensiun, dokumen internal organisasi, serta kuitansi pajak dan dokumen kas negara termasuk dalam pengecualian yang harus diperhatikan secara hati-hati.

Pemahaman yang keliru dapat berakibat pada sanksi administrasi, penolakan dokumen dalam proses hukum, atau potensi koreksi dalam audit perpajakan. Pengecualian terhadap dokumen-dokumen tertentu—seperti ijazah, bukti penerimaan negara, dan dokumen internal organisasi—menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjaga keseimbangan antara kepastian hukum dan efisiensi administratif.

Dengan demikian, Bea Meterai tidak hanya berfungsi sebagai pajak atas dokumen, tetapi juga sebagai bagian integral dari sistem legalitas dan pembuktian dalam tata kelola yang akuntabel. Pemahaman yang tepat atas ketentuan ini menjadi prasyarat penting dalam menunjang kepatuhan hukum dan tata kelola yang baik.

bea-meterai , e-meterai , meterai-elektronik , meterai-tempel , pemeteraian-kemudian