SURABAYA - Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas penyerahan kendaraan bermotor bekas bukan merupakan pajak baru. Pajak ini sudah dikenakan sejak tahun 2000. Pemerintah melakukan penyesuaian tarif PPN kendaraan bermotor bekas karena adanya perubahan perubahan tarif PPN yang diatur dalam UU HPP. 

Terbitnya PMK 65/PMK.03/2022 ini merupakan penyederhanaan ketentuan PPN atas penyerahan kendaraan bermotor bekas yang sebelumnya berpedoman pada PMK Nomor 79/PMK.03/2010 tentang Pedoman Perhitungan Pengkreditan Pajak Masukan bagi Pengusaha Kena Pajak yang Melakukan Kegiatan Usaha Tertentu. 

Dalam pengenaannya, penyesuain tarif PPN ini hanya berlaku bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP) Pedagang Kendaraan Bermotor Bekas. Orang Pribadi atau bukan PKP tidak dapat melakukan pemungutan PPN. 

Berdasarkan Pasal 2 ayat 2 PMK Nomor 65/PMK.03/2022, PKP yang melakukan kegiatan usaha tertentu berupa penyerahan kendaraan bermotor bekas wajib memungut dan menyetorkan PPN yang terutang atas penyerahan kendaraan bermotor bekas dengan besaran tertentu. 

Besaran tertentu sebagaimana dimaksud yaitu 1,1 persen dari harga jual yang mulai berlaku 1 April 2022 dan 1,2 persen dari harga jual yang mulai berlaku paling lambat Januari 2025. Besaran tertentu tersebut merupakan hasil perkalian dari 10 persen  x  11 persen  (tarif pada Pasal 7 ayat 1 huruf  a UU PPN ) dan 10 persen x 12 persen (tarif pada Pasal 7 ayat 1 huruf b UU PPN). Contoh ilustrasinya sebagai berikut:

Bu Mimin adalah seorang PKP yang mempunyai usaha showroom mobil bekas. Pada September 2023, Bu Mimin berhasil menjual sebuah mobil bekas seharga 100 juta rupiah. Atas kegiatan tersebut bu Mimin terutang PPN sebesar 1.100.000 dari 1,1 persen x 100 juta rupiah. 

pmk-nomor-65-tahun-2022- , objek-ppn , tarif-ppn , barang-kena-pajak , ppn