Pembahasan mengenai keluarnya beleid PMK Nomor 6 Tahun 2021 menjadi perbincangan hangat beberapa media dan masyarakat Indonesia sejak akhir Januari 2021. Aturan yang mulai berlaku tanggal 1 Februari tahun 2021 ini, ditetapkan pada tanggal 22 Januari 2021 lalu dengan tujuan untuk menyederhanakan administrasi dan mekanisme pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas penyerahan pulsa oleh penyelenggara distribusi pulsa serta Pajak Penghasilan (PPh) atas penyerahan atau penghasilan sehubungan dengan penjualan pulsa, kartu perdana, token, dan voucer.

Menanggapi hal tersebut, beberapa pelaku industri operator seluler masih mempelajari isi aturan lebih lanjut guna mengetahui implikasi dari aturan dalam skema bisnis produk dan layanan mereka dan tetap mengupayakan untuk memberikan layanan yang berkualitas dengan harga terjangkau [1]. Dilansir dalam laman berita CNBC Indonesia, Ekonom INDEF Bhima Yudhistira bahkan menyampaikan bahwa pengenaan PPN dan PPh dinilai dapat menimbulkan dampak kenaikan harga pada tingkat konsumen. Aturan ini dinilai akan menghambat proses digitalisasi dan justru kontraproduktif dengan kebijakan pajak saat ini yang memberikan stimulus perpajakan kepada masyarakat dan pelaku usaha di tengah pandemi [2].

Sebetulnya, aturan perpajakan dalam PMK ini tidak menimbulkan adanya objek pajak baru karena penyerahan atas penjualan pulsa, kartu perdana, voucher, dan token listrik telah dikenai PPN sebesar 10% sesuai dengan undang-undang PPN sebelumnya. Adanya PMK ini justru memberikan kepastian hukum yang lebih kuat dengan memberikan kepastian aturan pengenaan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan pada penjualan pulsa, kartu perdana, token dan voucer.

Menteri Keuangan juga telah mengimbau masyarakat untuk tidak terlalu khawatir karena berlakunya aturan ini tidak akan memengaruhi harga pulsa atau kartu perdana, token listrik, dan voucer [3]. Distributor kecil dan pengecer tidak perlu risau karena penetapan aturan bukan menyasar pada distributor biasa atau bahkan pedagang eceran pulsa. Dalam penyederhanaan aturan perpajakan ini, pemungutan PPN hanya sampai Distributor tingkat II (server), sehingga terdapat pemangkasan mekanisme pemungutan PPN yang sebelumnya dilakukan hingga rantai terakhir.

Sehubungan dengan hal tersebut, terbitnya aturan ini justru mengeliminasi disparitas retailer sekaligus memberikan kesamaan perlakuan perpajakan dari Distributor Tingkat II (server) kepada retailer karena Distributor Tingkat II (server) adalah pihak akhir yang diberi kewenangan dalam rantai bisnis untuk memungut PPN. Disisi lain, adanya aturan ini mengharuskan Distributor Tingkat II sebagai pihak yang memungut PPN dikukuhkan sebagai PKP. Lalu, bagaimana kaitannya dengan ketentuan Pasal 3A UU PPN dan Pasal 4 ayat (1) PMK Nomor 197 Tahun 2013 tentang batasan penerimaan bruto PKP apabila ternyata penerimaan bruto Distributor Tingkat II tidak memenuhi batasan minimal tersebut?

Pajak Pertambahan Nilai Penjualan Pulsa, Kartu Perdana, Token dan Voucer

Barang kena pajak yang dimaksud dalam PMK ini adalah pulsa dan kartu perdana, baik berupa voucer fisik maupun elektronik, serta token listrik yang bersifat strategis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan (atas penyerahan token kepada pelanggan listrik secara langsung atau melalui Penyelenggara Distribusi oleh Penyedia Tenaga Listrik dibebaskan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan).

Beberapa jasa kena pajak (JKP) yang terdapat dalam PMK ini terkait dengan aktivitas tersebut yang dikenai PPN, diantaranya:

• Jasa penyelenggaraan layanan transaksi pembayaran terkait dengan distribusi Token oleh Penyelenggara Distribusi;
  
• Jasa pemasaran dengan media Voucer oleh Penyelenggara Voucer;
• Jasa penyelenggaraan layanan transaksi pembayaran terkait dengan distribusi Voucer oleh Penyelenggara Voucer dan Penyelenggara Distribusi; atau
• Jasa penyelenggaraan program loyalitas dan penghargaan pelanggan (consumer loyalty/ reward program) oleh Penyelenggara Voucer

Adapun beberapa transaksi berikut tidak dikenakan PPN:

1. Penyerahan penghargaan berupa poin (point reward) oleh:

• pemilik pelanggan (principal kepada Pembeli dan/ atau Penerima Jasa sebagai pelanggan; dan
  
• Pembeli dan/ atau Penerima Jasa sebagai pelanggan kepada Penyelenggara Voucer,

2. Penyerahan Voucer oleh:

• Penyelenggara Voucer kepada Penyelenggara Distribusi, Pembeli, dan/atau Penerima Jasa;
  
• Penyelenggara Distribusi kepada Penyelenggara Distribusi selanjutnya, Pembeli, dan/ atau Penerima Jasa; dan/ atau
• Pembeli dan/atau Penerima Jasa kepada pedagang atau penyedia jasa dan/atau PPM SE,

3. Penyerahan penghargaan (reward) berupa uang tunai oleh Penyelenggara Voucer kepada Pembeli dan/ atau Penerima Jasa

Pasal 4 PMK Nomor 6 Tahun 2021 merinci pihak-pihak yang dikenakan PPN atas penyerahan Pulsa dan Kartu Perdana dan pihak yang berhak memungut PPN tersebut. Sedangkan rincian pihak yang berhak memungut PPN dalam kaitannya dengan Jasa Kena Pajak terdapat pada Pasal 6 untuk penyelenggaraan layanan transaksi pembayaran terkait distribusi token, Pasal 7 untuk jasa pemasaran dengan media voucher, Pasal 9 untuk penyerahan jasa penyelenggaraan layanan transaksi pembayaran terkait dengan distribusi Voucer, dan Pasal 11 untuk jasa penyelenggaraan program loyalitas dan penghargaan pelanggan (consumer loyalty/ reward program).

Tarif PPN yang ditetapkan adalah 10% dari Dasar Pengenaan Pajak, yaitu

1. Harga Jual, yaitu sebesar nilai pembayaran yang ditagih oleh Pengusaha Penyelenggara Jasa Telekomunikasi atau Penyelenggara Distribusi
   
2. (Penyerahan Barang Kena Pajak berupa Pulsa dan Kartu Perdana oleh Pengusaha Penyelenggara Jasa Telekomunikasi atau Penyelenggara Distribusi Tingkat Pertama)
3. Nilai lain, yaitu sebesar nilai yang ditagih oleh Penyelenggara Distribusi Tingkat Kedua kepada Penyelenggara Distribusi Tingkat Selanjutnya
4. (Penyerahan Barang Kena Pajak berupa Pulsa dan Kartu Perdana oleh Penyelenggara Distribusi Tingkat Kedua kepada pelanggan telekomunikasi melalui Penyelenggara Distribusi Tingkat Selanjutnya)
5. Harga Jual
6. (Penyerahan Barang Kena Pajak berupa Pulsa dan Kartu Perdana oleh Penyelenggara Distribusi Tingkat Kedua kepada pelanggan telekomunikasi secara langsung)
7. Komisi atau pendapatan administrasi atau selisih antara nilai nominal Token dan nilai yang diminta
8. (Dasar Pengenaan Pajak atas penyerahan Jasa Kena Pajak berupa Jasa penyelenggaraan layanan transaksi pembayaran terkait dengan distribusi Token)
9. Komisi atau imbalan yang diterima dalam hal penyerahannya didasari pada pemberian komisi atau imbalan; atau selisih antara nilai yang ditagih dan nilai yang dibayar atas penjualan Voucer dalam hal penyerahannya tidak didasari pada pemberian komisi; atau imbalan atau penggantian atau nilai lain, yaitu sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah yang ditagih atau yang seharusnya ditagih, dalam hal penyerahannya tidak didasari pada pemberian komisi dan tidak terdapat selisih (margin)
10. (Penyerahan Jasa Kena Pajak berupa Jasa pemasaran dengan media Voucer; atau jasa penyelenggaraan layanan transaksi pembayaran terkait dengan distribusi Voucer; atau jasa penyelenggaraan program loyalitas dan penghargaan pelanggan (consumer loyalty/ reward program)

Pasal 15 aturan ini juga mewajibkan Pengusaha Penyelenggara Jasa Telekomunikasi, Penyelenggara Distribusi, dan Penyelenggara Voucer yang telah dikukuhkan sebagai PKP untuk membuat Faktur Pajak atas penyerahan BKP dan JKP yang terdapat pada PMK ini. Faktur pajak yang dimaksud dapat berupa Bukti penerimaan pembayaran (struk) sepanjang telah memenuhi persyaratan formal Faktur Pajak dan mencantumkan identitas pihak yang menerima penyerahan BKP dan/atau JKP, yaitu nama dan NPWP atau NIK.

Pajak Penghasilan Penjualan Pulsa, Kartu Perdana, Token dan Voucer

PMK Nomor 6 Tahun 2021 mengatur mengenai mekanisme perhitungan dan pemungutan PPh pada Pasal 18 untuk PPh Pasal 22 dan Pasal 19 untuk PPh Pasal 23. Atas penjualan Pulsa dan Kartu Perdana oleh Penyelenggara Distribusi Tingkat Kedua yang merupakan Pemungut PPh Pasal 22, dipungut PPh Pasal 22 sebesar 0,5% dari nilai yang ditagih oleh Penyelenggara Distribusi Tingkat II kepada Penyelenggara Distribusi Tingkat Selanjutnya atau Harga Jual, atas penjualan kepada pelanggan telekomunikasi secara langsung. Namun, pemungutan ini tidak dilakukan atas pembayaran oleh Penyelenggara Distribusi Tingkat Selanjutnya atau pelanggan telekomunikasi yang:

• Jumlahnya paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tidak termasuk PPN dan bukan merupakan pembayaran yang dipecah dari suatu transaksi yang nilai sebenarnya lebih dari Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
  
• Merupakan Wajib Pajak bank; atau
• Telah memiliki dan menyerahkan fotokopi Surat Keterangan Pajak Penghasilan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 dan telah terkonfirmasi kebenarannya dalam sistem informasi Direktorat Jenderal Pajak.

Sedangkan atas penghasilan berupa jasa yaitu:

• Jasa penyelenggaraan layanan transaksi pembayaran terkait dengan distribusi Token oleh Penyelenggara Distribusi;
• Jasa pemasaran dengan media Voucer oleh Penyelenggara Voucer;
• Jasa penyelenggaraan layanan transaksi pembayaran terkait dengan distribusi Voucer oleh Penyelenggara Voucer dan Penyelenggara Distribusi; atau
• Jasa penyelenggaraan program loyalitas dan penghargaan pelanggan (consumer loyalty/reward program) oleh Penyelenggara Voucer

Yang diterima Penyelenggara Distribusi dan/atau Penyelenggara Voucer wajib dipotong PPh Pasal 23 sebesar 2% dari jumlah bruto, tidak termasuk PPN, yaitu jumlah seluruh imbalan berupa komisi atau pembayaran sejenis lainnya yang dibayarkan sehubungan dengan jasa yang diberikan; atau selisih antara nilai yang ditagih dan nilai yang dibayar atas penjualan Voucer dalam hal jasa yang diberikan tidak didasari pada pemberian imbalan berupa komisi atau pembayaran sejenis lainnya. Namun pemungutan ini tidak dilakukan jika:

• Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank; dan/atau
• Imbalan sehubungan dengan jasa tersebut telah dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Untuk memudahkan pemahaman mengenai aturan PPN dan PPh Penjualan Pulsa, Kartu Perdana, Token dan Voucer, simak matriks perbandingan aturan PMK Nomor 6 Tahun 2021 dengan aturan Perpajakan Sebelumnya pada link berikut Matriks Perbedaan Aturan PMK Nomor 6 Tahun 2021 dengan Aturan Perpajakan Sebelumnya.

Contoh Pemungutan PPN atas penyerahan Pulsa dan Kartu Perdana yang terdapat pada Lampiran PMK Nomor 6 Tahun 2021

PT A merupakan operator telekomunikasi selular (Pengusaha Penyelenggara Jasa Telekomunikasi), PT B merupakan authorized distributor pulsa PT A (Penyelenggara Distribusi Tingkat Pertama), PT C merupakan penyelenggara server pulsa (Penyelenggara Distribusi Tingkat Kedua), PT D merupakan master dealer pulsa (Penyelenggara Distribusi Tingkat Selanjutnya), PT E merupakan retailer pulsa (Penyelenggara Distribusi Tingkat Selanjutnya), dan Tuan X dan Nyonya Y merupakan pelanggan telekomunikasi.

Pada tanggal 2 Januari 2021 PT A menerima deposit terkait dengan penjualan Pulsa dan/atau Kartu Perdana sebesar Rp10.000.000,00 dari PT B. Pada tanggal 3 Januari 2021 PT A menjual Kartu Perdana dan Pulsa di gerai resmi PT A kepada Tuan X seharga Rp15.000,00. Pemungutan PPN atas penyerahan Pulsa dan/ atau Kartu Perdana oleh PT A sebagai berikut:

• PT A sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) wajib memungut PPN atas penyerahan Pulsa dan/ atau Kartu Perdana kepada PT B pada tanggal 2 Januari 2021, sebesar 10% x Rp10.000.000,00 = Rp1.000.000,00.
• Pada tanggal 3 Januari 2021 PT A wajib memungut PPN atas penyerahan Kartu Perdana dan Pulsa kepada Tuan X sebesar 10% x Rp15.000,00 = Rp1.500,00.

Pada tanggal 8 Februari 2021 PT B menerima deposit terkait dengan penjualan Pulsa dan/ atau Kartu Perdana sebesar Rp9.000.000,00 dari PT C. Oleh karena itu, PT B sebagai PKP wajib memungut PPN atas penyerahan Pulsa dan/atau Kartu Perdana kepada PT C pada tanggal 8 Februari 2021, sebesar 10% x Rp9.000.000,00 = Rp900.000,00.

Pada tanggal 2 Maret 2021 PT C menerima deposit terkait dengan penjualan Pulsa dan/ atau Kartu Perdana dari PT D sebesar Rp8.000.000,00. Pada tanggal 17 Maret 2021 PT D menerima deposit terkait dengan penjualan Pulsa dan/ atau Kartu Perdana dari PT E sebesar Rp1.500.000,00. Kemudian pada tanggal 23 Maret 2021 PT E menjual Pulsa denominasi Rp10.000,00 kepada Nyonya Y seharga Rp12.000,00.

Pemungutan PPN atas penyerahan Pulsa dan/ atau Kartu Perdana oleh PT C, PT D, dan PT E sebagai berikut:

• Atas penyerahan Pulsa dan/ atau Kartu Perdana oleh PT C kepada PT D, PT D Kepada PT E, dan PT E kepada Nyonya Y, wajib dipungut 1 (satu) kali oleh PT C sebagai PKP pada tanggal 2 Maret 2021.
• PPN yang dipungut oleh PT C sebagaimana dimaksud pada huruf a sebesar 10% x Rp8.000.000,00 = Rp800.000,00.
• PT D dan PT E tidak lagi melakukan pemungutan PPN atas penyerahan Pulsa dan/ a tau Kartu Perdana
  
  

Contoh Pemungutan PPh Pasal 22 atas penjualan pulsa prabayar dan kartu perdana yang terdapat pada Lampiran PMK 6 Tahun 2021

PT C merupakan penyelenggara server pulsa dan PT E merupakan retailer pulsa. PT E tidak memiliki Surat Keterangan Pajak Penghasilan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Selama bulan Maret 2021, PT E melakukan deposit dengan rincian sebagai berikut:

• Tanggal 2 Maret 2021 sebesar Rp8.000.000,00;
• Tanggal 17 Maret 2021 sebesar Rp1.500.000,00; dan
• Tanggal 23 Maret 2021 sebesar Rp5.000.000,00.

Kewajiban pemungutan PPh Pasal 22 oleh PT C atas pembayaran (termasuk deposit) PT E selama bulan Maret 2021 sebagai berikut:

• Tanggal 2 Maret 2021, PPh Pasal 22 terutang sebesar 0,5% x Rp8.000.000,00 = Rp40.000,00;
• Tanggal 17 Maret 2021, PPh Pasal 22 tidak terutang karena pembayaran tidak lebih dari Rp2.000.000,00;
• Tanggal 23 Maret 2021, PPh Pasal 22 terutang sebesar 0,5% x Rp5.000.000,00 = Rp25.000,00;
• Tanggal 31 Maret 2021, PT C memungut PPh Pasal 22 dan wajib membuat bukti pemungutan PPh Pasal 22 atas penjualan kepada PT E sebesar Rp65.000,00 untuk Masa Pajak Maret 2021; dan
• PT C wajib menyetorkan pemungutan PPh Pasal 22 selama Masa Pajak Maret 2021 sebesar Rp65.000,00 dan melaporkan pemungutan PPh Pasal 22 dalam Surat Pemberitahuan PPh Pasal 22 Masa Pajak Maret 2021. Jangka waktu penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 22 tersebut sesuai ketentuan peraturan perundang undangan di bidang perpajakan.
  
  
  

Referensi:
[1] PMK Nomor 6 Tahun 2021
[2] PMK Nomor 197 Tahun 2013