SURABAYA - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terus mengintensifkan upaya pengawasan kepatuhan pajak, khususnya terhadap kelompok High Wealth Individual (HWI) atau wajib pajak orang kaya. Langkah ini dilakukan melalui pemanggilan resmi untuk mengklarifikasi data-data yang terkait dengan pemenuhan kewajiban perpajakan mereka.

Bimo Wijayanto di acara Pusdiklat Pajak pada 11 Desember lalu menyatakan, "Kebetulan hari ini juga saya melakukan pemanggilan untuk konsultasi gitu kepada high wealth individuals. Kami punya data-data yang selama ini mungkin tidak pernah terkomunikasikan dengan baik." Ia melanjutkan, "Jadi ada banyak sekali sekarang itu data luar biasa untuk benchmarking kepatuhan dari wajib Pajak. Terkadang wajib pajak mungkin merasa kita gak mempunyai akses terhadap data tersebut sehingga di laporan SPT-nya itu tidak dimasukkan." dikutip pada 15 Desember 2025.

Baca juga: Begini Cara Ubah Data Email dan Nomor Gawai di Coretax DJP

Upaya pengawasan ini merupakan bagian dari strategi DJP untuk memastikan kebenaran pelaporan pajak, sejalan dengan penerapan sistem self-assessment dan pemanfaatan data pihak ketiga yang semakin masif, termasuk pertukaran data otomatis (Automatic Exchange of Information/AEoI).

Baca juga: DJP Beri Solusi Eror Pelaporan SPT 1771-Y di DJP Online

Fokus Klarifikasi dan Pengawasan

Pemanggilan WP kaya untuk klarifikasi ini didasari oleh data yang dimiliki DJP, yang mengindikasikan adanya potensi ketidaksesuaian antara profil kekayaan dan penghasilan wajib pajak dengan data yang dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan.

Pengawasan ketat ini juga sejalan dengan pembentukan gugus tugas (task force) oleh DJP untuk memelototi kepatuhan pajak kelompok HWI, yang ditugaskan untuk melakukan pengawasan, pemeriksaan, dan penegakan hukum.

Baca juga: Bea Keluar Emas Mulai Berlaku 2026 untuk Perkuat Hilirisasi dan Ekosistem Keuangan Nasional

Tujuan Peningkatan Kepatuhan

Staf Ahli Bidang Kepatuhan Pajak, menjelaskan bahwa penguatan pengawasan menjadi kunci utama dalam memastikan kepatuhan dan akurasi pelaporan, khususnya bagi wajib pajak yang masuk ke dalam lapisan tarif tertinggi Pajak Penghasilan (PPh).

Baca juga: DJP-Ditjen Minerba Gandeng 1.800 WP Tambang Perkuat Kepatuhan Pajak, Tax Clearance Jadi Syarat RKAB

DJP juga menegaskan bahwa apabila dari hasil pengawasan ditemukan penghasilan WP sebenarnya lebih tinggi dari yang dilaporkan, maka tindakan lanjutan seperti pemeriksaan dapat dilakukan. Proses klarifikasi data ini dilakukan melalui Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) atau kunjungan langsung. Apabila WP tidak menanggapi surat permintaan keterangan, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) berwenang menindaklanjuti dengan pemeriksaan sesuai ketentuan undang-undang perpajakan yang berlaku.

djp , high-wealth-individual , pengawasan , pph , sp2dk