Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memperkenalkan bentuk bukti pemotongan (Bupot) pajak penghasilan (PPh) baru, yaitu Bupot PPh 21 bulanan (Formulir 1721-VIII) melalui pengesahan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-2/PJ/2024 (PER 2/2024). Bupot PPh 21 bulanan adalah Bupot yang diberikan kepada pegawai tetap atau pensiunan yang menerima uang pensiun secara berkala. Jenis Bupot ini mulai berlaku untuk masa pajak Januari 2024.

Hadirnya Bupot PPh 21 bulanan melengkapi ketentuan baru terkait PPh 21 bagi pegawai tetap dan pensiunan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023 (PMK 168/2023). Berdasarkan Pasal 15 ayat (1) PMK 168/2023, pemotongan PPh 21 bagi pegawai tetap dan pensiunan harus dihitung menggunakan tarif efektif bulanan (TER Bulanan) untuk seluruh masa kecuali masa pajak terakhir. 

Sehubungan dengan hal tersebut, Bupot PPh 21 bulanan dibuat atas penghasilan yang diterima atau diperoleh setiap masa pajak selain masa pajak terakhir. Adapun satu Bupot PPh 21 hanya dapat digunakan untuk satu penerima penghasilan, satu kode objek pajak, dan satu masa pajak.

Pemotong pajak wajib memberikan Bupot PPh Pasal 21 bulanan formulir 1721-VIII kepada pegawai tetap atau pensiunan paling lama 1 bulan setelah masa pajak berakhir.  Khusus untuk Bupot PPh 21 bulanan masa Januari 2024, pemotong pajak dapat memberikan Bupot tersebut kepada pegawai tetap atau pensiunan paling lambat tanggal 31 Maret 2024.

Lalu, apa itu e-Bupot PPh 21 Bulanan?

Sama seperti Bupot pada umumnya, e-Bupot PPh 21 adalah dokumen yang dibuat oleh pemotong pajak sebagai bukti atas pemotongan PPh 21 dan dokumen tersebut menunjukkan besarnya PPh 21 yang telah dipotong. Penambahan kata ‘e’ didepan akronim ‘Bupot’ menunjukkan bahwa e-Bupot merupakan dokumen elektronik yang dibuat menggunakan aplikasi e-Bupot 21/26 yang telah disediakan oleh DJP.

Namun, tidak semua pemotong pajak wajib membuat Bupot PPh 21 bulanan secara elektronik. Ketentuan Pasal 6 ayat (3) PER 2/2024 mengatur bahwa e-Bupot PPh 21/26 dan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh 21/26 dalam bentuk dokumen elektronik hanya wajib digunakan oleh pemotong pajak yang:

1. Membuat Bupot PPh 21 yang tidak bersifat final atau PPh 26 - (Formulir 1721-VI) dengan jumlah lebih dari 20 dokumen dalam 1 masa pajak;
2. Membuat Bupot PPh 21 yang bersifat final - (Formulir 1721-VII) dengan jumlah lebih dari 20 dokumen dalam 1 masa pajak;
3. Membuat Bupot PPh 21 Bulanan - (Formulir 1721-VIII) dan/atau Bupot PPh 21 bagi pegawai tetap atau pensiunan yang menerima uang terkait pensiun secara berkala - (Formulir 1721-A1) dengan jumlah lebih dari 20 (dua puluh) dokumen dalam 1 (satu) masa pajak; dan/atau
4. Melakukan penyetoran pajak dengan surat setoran pajak dan/atau bukti pemindahbukuan dengan jumlah lebih dari 20 (dua puluh) dokumen dalam 1 (satu) masa pajak.

Bagi pemotong yang tidak memenuhi ketentuan diatas dapat menggunakan bukti Potong PPh 21/26 dan SPT masa PPh 21/26 dalam bentuk formulir kertas atau dokumen elektronik.

Pemotong pajak yang telah menyampaikan SPT Masa PPh 21/26 dalam bentuk dokumen elektronik tidak boleh lagi menyampaikan SPT Masa PPh 21/26 menggunakan formulir kertas untuk masa-masa pajak berikutnya.

Langkah-Langkah Menggunakan e-Bupot 21/26

Secara umum, terdapat 5 langkah dalam menggunakan aplikasi e-Bupot 21/26, yaitu:

1. Login. Aplikasi e-Bupot 21/26 merupakan aplikasi yang berbasis web sehingga tidak memerlukan installer khusus. Untuk dapat menggunakannya, Wajib Pajak cukup login ke laman https://djponline.pajak.go.id.
2. Bupot. Pembuatan Bupot dapat dilakukan melalui dua metode yaitu key-in dan skema impor data excel. Namun sebelum melakukan perekaman Bupot, pastikan Wajib Pajak telah mengatur nama dan jabatan penandatangan di menu pengaturan.
3. Posting. Posting adalah aktivitas memindahkan data Bupot yang telah dibuat/diterbitkan ke dalam draft SPT atau untuk melakukan update data pada SPT. 
4. Pembayaran. Setelah melakukan posting, langkah berikutnya adalah merekam data pembayaran pada SPT. Proses ini dipersyaratkan bagi Wajib Pajak yang memiliki setoran PPh baik berupa NTPN ataupun Pemindahbukuan.
5. Submit SPT. Submit SPT merupakan rangkaian terakhir dari proses bisnis pemotongan PPh 21/26. Proses ini dilakukan setelah proses perekaman bukti pemotongan dan bukti penyetoran selesai dilaksanakan.

Petunjuk lengkap penggunaan aplikasi e-Bupot 21/26 dapat Anda simak disini.

Referensi:
[1] Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-2/PJ/2024

ebupot , e-bupot-pph-21-bulanan , e-bupot-pph-2126 , pajak-penghasilan , pemotongan , pemungutan , per-022024