SURABAYA - Rencana pembentukan family office dan penyelesaian utang proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) atau Whoosh kembali jadi sorotan. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan bahwa fokus Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak bergeser dari program yang sudah ditetapkan pemerintah.

Menurutnya, penggunaan dana negara harus dijalankan secara efisien, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Terlebih lagi sebagian besar penerimaan APBN berasal dari pajak yang menjadi sumber utama pembiayaan pembangunan nasional.

Baca juga: RAPBN 2026: Pemerintah dan Banggar DPR Sepakat Target Pendapatan Naik

Gagasan pembentukan family office sendiri bukan hal baru. Wacana ini pertama kali muncul pada 2024 saat Luhut Pandjaitan menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. Rencananya, family office akan dikembangkan di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Bali sebagai pusat keuangan untuk menarik dana investasi global ke Indonesia. 

Menanggapi hal tersebut, Purbaya menyebutkan bahwa dirinya tidak terlibat dalam pembahasan family office dan belum memahami secara mendalam konsep yang diusulkan tersebut.

Baca juga: Menteri Keuangan Tegaskan Tidak Ada Kenaikan Tarif Pajak di 2026

Sementara itu, untuk proyek KCJB atau Whoosh, Menkeu Purbaya menilai opsi penyelesaian utang dapat dilakukan melalui Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara). Lembaga tersebut mengelola sekitar Rp80 triliun dari penerimaan dividen BUMN dan kini berperan dalam optimalisasi aset serta investasi milik negara.

Baca juga: Menkeu Purbaya Siap Sidak DJP, Cegah Kebocoran Pajak

Baik rencana pembentukan family office maupun penyelesaian utang Whoosh hingga kini masih berada dalam tahap kajian kebijakan pemerintah. Purbaya memastikan bahwa penggunaan dana APBN tetap diarahkan untuk mendukung program yang tepat.

apbn , apbn , apbn-2025 , kebijakan-pemerintah , menteri-keuangan , purbaya-yudhi-sadewa